TUGAS KELOMPOK
ANALISA FAKTOR TERJADINYA KONFLIK
DAN
STRATEGI PENYELESAIANNYA
ANGOTA KELOMPOK :
ARDIANSYAH (11113245)
JOVAN REGI (14113696)
KATA PENGANTAR
Asalamualaikum wr.wb
Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pembuatan tugas kelompok makalah Analisa Faktor Terjadinya Konflik Dan Strategi Penyelesaiannya . Kiranya makalah ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan oleh karena itu kami menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi memperbaiki isi dari makalah ini. Kami berharap semoga makalah ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada pembaca serta ridho dari Allah SWT. Dalam penyusunan makalah ini, kami tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini sehinggga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Organisasi Umum 2 di Universitas Gunadarma. Dalam penyusunan makalah ini kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri maupun kepada pembaca umumnya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan pada penulisan makalah ini untuk itu kami berterimakasih apabila pembaca memberi saran atau kritikan kepada kami.
Bekasi, April 2015
Penyusun
BAB I
Pendahuluan
Latar Belakang
Babak baru perseteruan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan DPRD DKI Jakarta menyita perhatian masyarakat, khususnya para pengguna media sosial. Mereka beramai-ramai menggunakan tagar #SaveAhok untuk mendukung aksi pasang badan sang gubernur terkait keberadaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun.
Terkait hal ini pun, pakar hukum tata negara, Refly Harun, menilai bahwa konflik antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta soal APBD tak lepas dari teknis administrasi dan politik. Ia pun mengibaratkan konflik tersebut seperti mangsa yang diincar oleh pemangsa.
“Ahok itu ibarat mangsa yang diincar terus oleh pemangsa,” ujar Refly, Kamis (26/2).
Refly mengatakan, dengan Ahok menyebut adanya dugaan anggaran siluman Rp 12,1 triliun yang diselipkan oleh oknum anggotan dewan, hal itu menjadi momentum DPRD untuk kembali bertikai dengan Ahok. Menurutnya, bila tidak terjadi masalah politik antara Ahok dan DPRD, masalah ini seharusnya dapat cepat diselesaikan.
“Namun, karena ada latar belakang seperti itu (permasalahan politik), ya jadi sulit, ditambah komunikasi Ahok yang keras. Jadi memang ibarat permainan, dan itulah Ahok selalu komunikasinya dengan keras, berbeda dengan Pak Jokowi,” tuturnya.
Refly pun menyarankan agar orang-orang yang terlibat menurunkan ego masing-masing. Termasuk juga suami Veronica itu, yang begitu berambisi membongkar oknum yang sedang bermain dengan anggaran tersebut.1.2. Rumusan Masalah
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan pembuatan makalah ini adalah :
- Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Organisasi Umum 2
- Menganalisa faktor terjadinya konflik dan strategi penyelesaiannya
- Mahasiswa/i dapat memahami dan mengetahui permasalahan para pemimpin rakyat
BAB II
RUMUSAN MASALAH
- hok dipercaya lebih jujur, punya integritas, dan berkomitmen memberantas korupsi disbanding anggota DPRD. Sepak terjang Ahok sejak menjadi wakil Gubernur yang terlihat tegas, berani, dan lugas dipercaya publik merupakan komitmen pribadinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Publik juga menilai track record Ahok yang selalu berani memulai sesuatu yang dinilainya benar.
- Rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota partai politik di DPRD. Publik memiliki kepercayaan yang rendah terhadap komitmen anggota partai politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Publik lebih percaya bahwa anggota partai hanya mementingkan kepentingan pribadi dan partainya. Dan publik percaya bahwa permainan anggaran di APBD digunakan anggota partai untuk mengumpulkan dana pribadi dan partai.
- Publik percaya dengan informasi yang disampaikan Ahok soal “dana-dana siluman”. Pernyataan Ahok soal “dana siluman” pembelian UPS yang totalnya bernilai 12 triliunan rupiah dipercaya publik kebenarannya. Publik percaya bahwa ada uang negara yang sengaja diotak-atik oleh pihak tertentu. Survei menunjukan bahwa 72.80 % publik percaya bahwa “dana siluman” yang disampaikan Ahok benar.
BAB III
KONFLIK DPR DAN GUBERNUR
FAKTOR PENYEBAB KONFLIK
Penyebab konflik Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD secara perlahan mulai terkuak. Sebelum DPRD DKI Jakarta mengajukan hak angket kepada Ahok, mantan Bupati Belitung Timur itu membeberkan akar permasalahannya.
Ahok mengaku tidak ada masalah antaranya dirinya dengan DPRD. Asalkan, Ahok setuju dana Rp 12,1 triliun yang disebut anggaran siluman dimasukkan ke dalam APBD. Namun, Ahok tidak mau memasukkan anggaran Rp 12,1 triliun itu ke APBD. "Hati nurani saya enggak enak. Ini Rp 12,1 triliun banyak loh," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur menilai anggaran sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun rrusun bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai. Bukan malah digunakan untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). "Kalau kita kasih rusun yang baik kasih tempat usaha terus ada rumah sakit dan KJP buat anaknya kan hidup jadi lebih baik. Eh itu malah dipakai buat beli UPS enggak karuan," ucap Ahok.
Ahok mengaku rela melepas jabatannya sebagai Gubernur daripada memasukkan anggaran Rp 12,1 triliun ke APBD. "Bagi saya itu pencurian tidak pantas, kita butuh rusun lebih banyak, masih banyak orang susah. 48 persen sekolah di DKI buruk bangunannya," tandasnya
ADANYA KONFLIK
Karna adanya ketidak transparan dana apbd yang ada antara dprd dan gubernur saling lempar melempar kesalahan saling tidak mau mengalah hal ini terjadi karna ada kelompok-kelompok tertentu atau individu yang ingin memperkaya diri dan memanfaatkan wewenang yang ada hal ini merupakan kejahatan korupsi hal yang membuat rakyat geram dan tidak percaya kepada pemerintah yang ada hal ini harus segera di selesaikan oleh pihak pihak berbadan hukum polisi dan kpk harus bekerja sama untuk mengusut kasus yang sedang terjadi antara DPR dan KPK dana yang sudah di perhitungkan di rencanakan dan di keluarkan untuk penyedian UPS di sekolah-sekolah harus di usut agar UPS yang sudah di rencanakan untuk sekolah-sekolah segera cepat selesai dan terlaksana dengan baik.
STRAGI PENYELESAIANNYA
Dalam kasus ini sulit untuk di selesaikan karna semua ingin di anggap benar tetapi apa bila ada kerjasama yang baik bisa di lakukan beberapa hal untuk mengakhirinya
- Adanya pengakuan dari individu tertentu yang melakaukan korupsi.
- Harus di lakukan penyelidikan khusus antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta.
- Harus adanya sikap pemimpin yang bekerja tanpa harus memperkaya diri dengan jabatan yang ada.
- Badan hukum yang berwenang harus netral/tidak berpihak pada DPRD atau Gubernur.
- Pemerintah Pusat harus membuat tim khusus penyelidikan agar cepat selesai masalah antara Gubernur dan DPRD.
- Adanya hukum yang memberatkan koruptor agar pemimpin yang sudah ada, tidak berani untuk melakukan tindakan korupsi.
BAB IV
PENUTUP
Kami dari kelompok 9 mengucapkan alhamdulilah karena tugas Teori Organisasi Umum 2 dapat terselesaikan. Setelah kita menjabarkan mulai dari faktor terjadinya konflik sampai strategi penyelesaiannya dapat disimpulkan. Karna adanya ketidak transparan dana apbd yang ada antara DPRD dan Gubernur saling melempar-lempar kesalahan, saling tidak mau mengalah hal ini terjadi karna ada kelompok-kelompok tertentu atau individu yang ingin memperkaya diri dan memanfaatkan wewenang yang ada, penyelesaiannya adalah dengan cara Pemerintah Pusat harus membuat tim khusus penyelidikan agar cepat selesai masalah antara Gubernur dan DPRD, dan adanya harus adanya sikap pemimpin yang bekerja tanpa harus memperkaya diri dengan jabatan yang ada. Demikianlah pembahsana makalah tentang Analisa Faktor Terjadinya Konflik Dan Strategi Penyelesaiannya. Apabila Ada kesalahan , kami dari kelompok 9 minta maaf yang sebesar-besarnya.
Wasalamualaikum wr.wb
SUMBER:
UNTUK DOWNLOAD PDF-NYA SILAKAN KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar